REINVETING GOVERNMENT DAVID OSBORNE DAN TED GAEBLER

Pendahuluan

Pelayanan publik dewasa ini menjadi isu yang kian strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan birokrasi di bidang ekonomi misalnya, akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi, yang pada gilirannya akan membuka kesempatan kerja lebih luas. Secara politis, perbaikan kinerja pelayanan birokrasi akan berdampak tumbuhnya kepercayaan (trust), dan legitimasi terhadap pemerintah sehingga mendorong partisipasi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarak

Kualitas pelayanan publik yang prima sangat ditentukan oleh perangkat birokrasi ditingkat operasional. Institusi birokrasi pada jenjang ini dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan terutama menyangkut pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, keamanan dan ketertiban. Upaya meningkatkan birokrasi sangat terkait dengan peranan pemerintah , hubungan warga-klien, dan para professional. Di samping itu menempa ketrampilan birokrasi menuntut adanya komitmen kepemimpinan yang besar karena memerlukan sinergi sumber daya yang ada.

Reinventing Government 

Seperti halnya kondisi birokrasi di banyak Negara yang cenderung tidak efisien dan efektif, Reinventing Government yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Geabler juga diilhami oleh kecenderungan sinisme yang mendalam rakyat Amerika terhadap birokrasi. Buku tersebut juga merupakan kritik atas konsep weberian. Pada dasarnya gagasan Reinventing Government merupakan gagasan tentang penataan ulang pemerintahan. Gagasan ini terbilang revolusioner bagi mereka yang melihat pemerintahan sebagai sesuatu yang mapan, tidak berubah. Buku tersebut disusun dalam kurun waktu yang cukup lama, 4 tahun. Selama kurun waktu tersebut Osborne dan Geabler melakukan riset dan wawancara yang mendalam dengan ratusan orang dan bekerja dengan ribuan orang lainnya dalam berbagai peran yang mereka jalani di bidang manajemen dan konsultasi dalam bidang manajemen pemerintahan. 

Dengan kata lain Reinventing dapat dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi-organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui, yang secara berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian, reinventing berarti menciptakan sektor publik yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan “sistem yang memperbarui kembali secara sendiri”. Reinventing menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Dengan demikian konsep ini muncul dari kritik terhadap kinerja pemerintahan selama ini yang cenderung kaku, tidak fleksibel, kurang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi dan perubahan yang akan terjadi di masa depan

Adapun kesepuluh point yang menjadi gagasan Reinventing Government adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan katalis, yakni pemerintahan yang bertindak sebagai pengarah daripada sebagai pelaku
2. Pemerintahan milik masyarakat, yakni pemerintahan yang lebih banyak memberikan wewenang daripada melayani.
3. Pemerintahan yang kompetitif, yakni dengan menyuntikkan persaingan dalam penyelenggaraan pelayanan
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi, yakni mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil, yakni membiayai hasil bukan masukan
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan, yakni memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi.
7. Pemerintah wirausaha, yakni pemerintah yang lebih banyak menghasilkan daripada membelanjakan
8. Pemerintah yang antisipatif, yakni pemerintah yang lebih sering mencegah daripada mengobati kerusakan.
9. Pemerintahan desentralisasi
10. Pemerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.

Konsep birokrasi entrepreneurial merupakan kritik terhadap birokrasi seperti yang diungkapkan oleh Weber yang sangat hirarkis. Meskipun pada awalnya, birokrasi merupakan sistem kerja institusional yang diharapkan dapat menjadi alat untuk melayani kepentingan 

masyarakat dengan efektif dan efisien, dalam kenyataannya justru sebaliknya. Birokrasi cenderung lamban, hirarkis, tidak efisien, dan hanya memboroskan anggaran pemerintah. Meski demikian konsep ini bukan tanpa kritik. Konsep pemerintahan entrepreneur Osborn dan Gaebler yang mencoba menemukan nilai-nilai baru (re-inventing) di bidang pemerintahan ternyata menurut Painter (1994) mempunyai kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kritik Painter terhadap konsep pemerintahan entrepreneur adalah bahwa ia terlalu bias pada “new administrative values” yang lebih banyak menitik beratkan pada orientasi goal governance dengan meminggirkan nilai-nilai administrasi klasik yang sebenarnya masih potensial yang berbasis pada rule governance. Oleh karena itu, Painter menyebutnya bukannya reinventing government melainkan pemerintahan yang sudah dalam keadaan tertinggal (abandoning government), karena Osborn dan Gaebler sebenarnya telah menghapuskan atau setidak-tidaknya telah membelotkan nilai-nilai pemerintahan. Padahal kedua nilai tersebut (lama dan baru) bisa disatu padukan.

Pimpinan usaha swasta akan berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena keuntungan merupakan indikator dari keberhasilan mereka. Sedangkan dalam pemerintahan, indikator keberhasilan seorang manajer pemerintah adalah bukan seberapa banyak keuntungan yang diperoleh tetapi apakah mereka dapat menyenangkan para politisi yang terpilih atau tidak. Karena itu kinerja manajer pemerintah sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang menang dalam pemilu dalam periode tertentu. Reinventing Government bukan bertujuan untuk menghilangkan peran pemerintah dalam masyarakat dan menjadikan peran tersebut dijadikan peran swasta. Dengan kata lain Reinventing Government bukan indentik dengan swastanisasi, karena dengan swastanisasi menyeluruh fungsi pemerintah sebagai publik service akan kabur oleh profit oriented pihak swasta.

KESIMPULAN

Reinventing Government yang ditulis David Osborne dan Ted Geabler merupakan rujukan penting dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Latar belakang penulisan buku tersebut yang merupakan refleksi atas keprihatinan mendalam terhadap birokrasi Amerika pada dasarnya juga merupakan keprihatinan banyak negara-negara di dunia termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kunci yang muncul sehubungan dengan kinerja birokrasi adalah sifatnya yang kaku, tidak fleksibel, kurang adaptif terhadap perkembangan pasar dan tidak peka terutama terhadap kepentingan kelompok-kelompok marginal. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut sudah selayaknya birokrasi di Indonesia melakukan introspeksi dan refleksi mendalam terhadap perkembangan organisasinya terlebih lagi ditengah-tengah tuntutan dinamika global, otonomi daerah dan demokratisasi yang terus berkembang.

Osborne dan Geabler menawarkan perspektif baru dalam reformasi birokrasi melalui pendekatan yang dikenal dengan pendekatan entrepreneurship/kewirausahaan. Pendekatan ini menganalogikan birokrasi seperti organisasi bisnis, yang luwes dan fleksibel yang dianggap lebih adaptif dalam merspon perkembangan lingkungan eksternal. Gagaan ini bukan tidak mendapatkan kritik, kritik Painter (1994) terhadap konsep pemerintahan entrepreneur adalah bahwa ia terlalu bias pada “new administrative values” yang lebih banyak menitik beratkan pada orientasi goal governance dengan meminggirkan nilai-nilai administrasi klasik yang sebenarnya masih potensial yang berbasis pada rule governance.

Reinventing Government yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler menemukan titik relevansinya dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik. 10 prinsip yang terkandung di dalamnya, yakni pemerintah seharusnya lebih berfungsi mengarahkan ketimbang mengayuh, memberi wewenang ketimbang melayani, menyuktikkan persaingan (kompetisi) dalam pemberian pelayanan, digerakkan oleh misi bukan peraturan, berorientasi pada hasil (outcome) bukan masukan (income), berorientasi pada pelanggan bukan pada birokrasi, menghasilkan ketimbang membelanjakan, mencegah ketimbang mengobati, desentralisasi dan pemerintah berorientasi pasar, seharusnya diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan 10 prinsip Reinventing Government, tentu harus disesuaikan dengan sosio-kultur kita, bisa menjadi solusi alternatif yang efektif untuk menghilangkan patologi-patologi birokrasi peradilan kita selama ini.

                                            Sumber

 
 

1.      http://hendriantosundoro.blogspot.co.id/2012/01/reinventinggovernment-sepertihalnya.html

2.   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJy5L-9OPJAhVBE6YKHTgWD6g4ChAWCFswCQ&url=http%3A%2F%2Fjakarta.kemenkumham.go.id%2Fdownload%2Fkarya-ilmiah%2Fpelayanan-publik%2F73-reformasi-birokrasi-dan-reinventing-government-upaya-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik%2Ffile&usg=AFQjCNEAeWUJ6S8ec5PBTq_4PA9Z1mttWw&bvm=bv.110151844,d.dGY